Hak Mendahulu Utang Pajak

Unknown On Sunday, June 14, 2015

Nah, setelah semedi, akhirnya saya memutuskan tema postingan-postingan di blog ini tentang ~~cinta~~ mata kuliah di spes pajak semester tiga. Alasan pertama karena saya sangat buruk dalam hal hafalan, ya siapa tahu jadi lebih mengingat ~~tentang dia~~ materi dan bisa memperbaiki IP ku semester lalu yang masih rendah, ya ga rendah-rendah banget sih.

Oke, materi pertama tentang Mata Kuliah PSP (Penagihan dan Sengketa Pajak) Bab "Hak Mendahului Utang Pajak" .

Menurut UU KUP Pasal 21 ayat (1) :

Negara mempunyai hak untuk mendahului untuk utang pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak. Nah, dalam hal ini negara punya kedudukan sebagai kreditur preferen yang dinyatakan punya hak untuk mendahului atas barang-barang milik Penanggung Pajak yang akan dilelang di muka umum. Sedangkan pembayaran kepada kreditur lain diselesaikan setelah utang pajak dilunasi.

Ketentuan tentang hak mendahului meliputi : (Pasal 21 ayat (2) UU KUP)

Pokok Pajak
Sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan , dan biaya penagihan pajak .

Walaupun negara punya hak mendahului ,namun ada pengecualian. Apa sajakah?

Biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak maupun tidak bergerak
Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan suatu barang ; dan/atau
Biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan (Pasal 21 ayat (3) UU KUP , dan Pasal 19 ayat (6) UU PPSP )

Dalam hal WP dinyatakan pailit, bubar, atau dilikuidasi , maka kurator, likuidator ,atau orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta WP dalam pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditur lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang WP tersebut . ( Pasal 21 ayat (3a) UU KUP )

Oiya, Hak Mendahului Utang Pajak juga bisa hilang lho. ~~Kalo cintaku padamu ga akan hilang kok~~

A. Saat Hilangnya Hak Mendahulu Utang Pajak sebelum Tahun 2008

Hak mendahului hilang setelah lampau waktu 2 tahun sejak tanggal diterbitkan :

Surat Tagihan Pajak,
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar,
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tamnbahan, dan
Surat Keputusan Pembetulan;
Surat Keputusan Keberatan,
Putusan Banding

yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, kecuali apabila dalam jangka waktu 2 tahun tersebut :

Surat Paksa untuk membayar itu diberitahukan secara resmi, atau
diberikan penundaan pembayaran
( Pasal 21 ayat (4) UU KUP tahun 2000)

B. Saat Hilangnya Hak Mendahului Utang Pajak sejak Tahun 2008
Hak mendahului hilang setelah melampaui waktu lima tahun sejak tanggal diterbitkan :

Surat Tagihan Pajak,
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar,
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan,
Surat Keputusan Pembetulan,
Surat Keputusan Keberatan,
Putusan Banding, atau
Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah
( Pasal 21 ayat (4) UU KUP tahun 2007)

Jangka Waktu Hak Mendahulu Utang Pajak sebelum Tahun 2008

Dalam hal Surat Paksa untuk membayar diberitahukan secara resmi ,jangka waktu 2 tahun dihitung sejak tanggal pemberitahuan Surat Paksa ,atau dalam hal diberikan penundaan jangka waktu 2 tahun tersebut ditambah dengan jangka waktu penundaan pembayaran (Pasal 21 ayat (5) UU KUP Tahun 2000)

Jangka Waktu Hak Mendahulu Utang Pajak sejak Tahun 2008

Dalam hal Surat Paksa untuk membayar diberitahukan secara resmi ,maka jangka waktu lima tahun dihitung sejak pemberitahuan Surat Paksa ;atau
Dalam hal diberikan penundaan pembayaran atau persetujuan angsuran pembayaran, maka jangka waktu lima tahun dihitung sejak batas akhir penundaan diberikan atau sejak tanggal jatuh tempo angsuran terakhir.
(Pasal 21 ayat (5) UU KUP)

Hak Mendahulu dalam Kaitannya dengan Kepailitan

Pasal 21 ayat 3(a) UU KUP menyatakan bahwa dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, bubar, atau dilikuidasi, maka kurator, likuidator ,atau orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta Wajib Pajak dalam pailit, pembubaran, atau likuidasi kepada pemegang saham/kreditur lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak Wajib Pajak tersebut.

Istilah-istilah dalam Kepailitan

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hukum Pengawas
Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan
Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan
Debitor pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan
Kurator adalah Balai harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit dibawah pengawasan Hakim Pengawas
Hakim Pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang